nusakini.com-Jakarta-Dinamika perubahan global perlu direspon dengan cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Untuk itu pemerintah melalui hadirnya RUU Cipta Kerja berupaya meningkatkan ekosistem investasi dan membenahi kegiatan berusaha, sehingga tantangan perekonomian global dapat teratasi. 

Perihal AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dalam RUU Cipta Kerja diatur bahwa bagi usaha dengan resiko rendah cukup dengan menyatakan persetujuan akan memenuhi persyaratan.

“Khusus untuk kawasan industri yang kawasan industrinya sudah punya AMDAL dan izin industri yang dibangun sudah sesuai dengan peruntukkan kawasan industri tersebut,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakernas Investasi 2020, Kamis (20/02), di Jakarta. 

Dibeberapa tempat, setiap industri akan membuat AMDAL masing-masing. Seandainya sesuai dengan peruntukkan kawasan industrinya maka yang diperlukan adalah compliance. “Perusahaan tersebut menyatakan akan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, apabila membuat industri yang berbeda, misalnya membangun yang kompleks di kawasan menengah, maka AMDAL tetap diperlukan,” tutur Menko Airlangga. 

• Forum KTT W20: Menko Airlangga Serukan Recover Together and Recover Equally serta Sampaikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
• Dikunjungi Petinggi Perusahaan Dana Investasi Infrastruktur JOIN dari Jepang, Menko Airlangga Ajak Kembangkan Sistem Smart City di Ibu Kota Nusantara
• Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Industri Indonesia Mendapat Apresiasi Positif dalam Pertemuan antara Menko Perekonomian dengan AmCham dan Pelaku Usaha AS
• Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC: Menko Airlangga Tegaskan Minyak Sawit Sebagai Solusi bagi Krisis Pangan dan Energi Dunia
• Komitmen Dukung Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan, Pemerintah Sesuaikan Tarif Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya

Sementara itu mengenai IMB, Airlangga menjelaskan, jika yang dibangun sesuai dengan bentuk dan spesifikasi standar, maka tidak dibutuhkan IMB. “Dapat langsung dibangun, terutama di kawasan yang memang diperuntukkan untuk itu,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengadaan lahan jika tanah Pemerintah maupun BUMN digunakan untuk kegiatan ekonomi. “Izinnya akan diurus oleh pemerintah, sehingga para investor dan pengusaha tinggal menjalankan investasinya,” tutur Menko Airlangga. 

Selanjutnya, Airlangga menuturkan bahwa investasi yang masuk sebagian besar adalah investasi padat modal. Selain itu, Pemerintah juga ingin adanya keseimbangan dalam penanaman modal. “Tidak hanya penanam modal besar, kita juga ingin yang menengah dan individual,” tutur Airlangga. 

Mengenai riset dan inovasi, kini Pemerintah dapat menugaskan swasta maupun BUMN untuk melakukan penelitian. Jika hasil penelitian tersebut dapat dikomersialkan, maka peneliti tersebut akan diberikan insentif dari Pemerintah melalui super deduction tax. 

Terkait perizinan, Airlangga menyatakan bahwa perizinan tetap ada di daerah masing-masing. Pihaknya juga berharap semua Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat menjalankan OSS, sehingga untuk mengurus perizinan di setiap daerah terstandarisasi. 

Sekedar informasi, Dalam RUU Cipta Kerja ini ada sejumlah pasal yang mengatur investasi dan perizinan berusaha yakni terdapat 80 pasal, pengadaan lahan 17 pasal, investasi pemerintah dan proyek strategis nasional 20 pasal, serta penguatan UMKM dan koperasi ada 15 Pasal. Sehingga porsi substansi terkait kemudahan berusaha, investasi dan UMKM ini mencapai 84,5 persen. “Karena yang terkait hal ini jumlahnya banyak dan tersebar merata,” tutur Menko Perekonomian. (p/ab)